CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan, aplikasinya tidak menerima iklan politik menjelang hingga sesudah penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia. Kebijakan itu sesuai dengan pengalaman TikTok, dari pelaksanaan pemilu di Negara-nagara lain dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus untuk menjaga integritasnya sebagai platform media sosial. Sementara itu, Global Public Policy Southeast Asia Bytedance, Teresa Tan, juga menjabarkan tiga inisiatif utama Bytedance sebagai induk usaha TikTok, dalam mencegah penyebaran hoax dan mis-informasi menjelang Pemilu 2024. Antara lain, TikTok akan menyediakan hub atau pusat informasi terkait pemilu agar pengguna bisa mengakses informasi yang resmi. Kemudian, TikTok juga berkerjasama dengan organisasi pengecek fakta pihak ketiga, baik dalam skala lokal maupun global.  ( ben )