KUHP

Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyoroti keputusan DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RKUHP, menjadi KUHP. PBB merasa ada beberapa hal dalam aturan baru itu yang tak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan dasar hak asasi manusia, serta dinilai diskriminatif.  Menurut PBB KUHP yang direvisi yang tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM. Termasuk hak atas kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi serta hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. (cnbc/ben)

Author: Tomi Cokro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *