APINDO dan API

Pengusaha menyebut pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan yang berlaku, serta seharusnya menjadi payung hukum. Pernyataan tersebut disampaikan, guna menanggapi diterbitkannya Permenaker 18 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, yang dinilai menabrak aturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021. Wakil ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API, Anne Patricia Sutanto menyebutkan, Permenaker 18 tahun 2022 yang baru diterbitkan Menaker menabrak peraturan yang lebih tinggi, sehingga posisi APINDO dan API adalah fokus dipelaksanaan PP 36 tahun 2021, sesuai dasar Indonesia sebagai negara hukum, yang berpanduan pada ketentuan lebih tinggi. ( ben )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *