Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dunia usaha setuju bila rangkaian pemilihan umum diundur. Terkait hal itu, Menurut Ketua Umum DPD HIPPI Jakarta Sarman Simanjorang, pada dasarnya kebijakan memundurkan pilpres sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah dan pengusaha tidak memiliki kewenangan dan peran apa-apa dalam hal ini. Namun, bila keputusan memundurkan pilpres itu diambil secara demokratis dan mementingkan kepentingan umum pengusaha tidak akan menolak. Selain itu, Sarman juga sepaham dengan pernyataan Bahlil yang mengatakan pelaku usaha saat ini baru mulai merangkak dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun dunia usaha merasakan tekanan yang luar biasa yang membuat arus kas sangat sekarat.( tbu )