Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Hariyadi Sukamdani tidak setuju dengan rencana 2 juta buruh menggelar mogok nasional menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan akan lantaran kenaikan upah minimum terlalu rendah, rata-rata hanya 1,09 persen. Hariyadi menjelaskan di Indonesia, tidak ada istilah mogok nasional. Mogok hanya bisa di tingkat perusahaan jika terjadi deadlock dalam perundingan antara pemberi kerja dan pekerja. Hariyadi mengatakan, para pelaku usaha akan menegakkan regulasi yang ada. Mogok rencananya akan dilakukan awal Desember, Adapun tanggal pasti diperkirakan antara 6 sampai 8 Desember.