Chairman Indodax Oscar Darmawan menyebutkan, rencana pemerintah menghapus PPN transaksi perdagangan aset kripto jadi pertanda pemerintah telah resmi mengakui kripto sebagai aset keuangan. Wacana penghapusan PPN mencuat, pasca pengaturan dan pengawasan perdagangan kripto dialihkan dari Bappebti, kepada OJK dan Bank Indonesia sejak Januari 2025 lalu. Selain itu, Saat ini, pemerintah  menerapkan pajak final terhadap transaksi aset kripto di exchange berizin seperti Indodax, berupa PPh Final sebesar 0,1 persen dan PPN sebesar 0,11 persen, sehingga total transaksi perdagangan aset kripto menjadi 0,2 persen. Ke depan, Oscar Darmawan berharap, agar pemerintah mengevaluasi PPh agar bisa diturunkan menjadi 0,1 persen. ( ben )