Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3 kembali mencuat. BP3 ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan aturan hunian berimbang. Namun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Joko Suranto menolaknya. Menurut Joko, pembentukan BP3 dinilai tidak perlu selama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bisa mengambil peran. Pasalnya kalau semakin banyaknya lembaga itu koordinasinya semakin banyak. Sebaliknya Ketum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional Muhammas Syawali Pratna menilai, pembentukan BP3 memang diperlukan. Namun ini berkaitan biaya maupun tim yang tergabung dalam badan tersebut. (kps-tbu)




