Anggota Komisi satu DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Nota Kesepahaman kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI AD perlu ditangguhkan. Menurut dia kerjasama yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang harus ada landasan aturan yang jelas. Hal itu diatur dalam revisi Undang-undang TNI. Ia menilai MoU antara TNI dan pihak lain sebaiknya ditangguhkan sampai regulasi diterbitkan. Sebelumnya 14 Maret lalu Pemprov Jabar menandatangani kerja sama proyek pembangunan dengan TNI AD. Perjanjian kerja sama bertajuk “Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat” itu akan berfokus pada pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta rumah rakyat. (cnn-tbu)