Kadin Indonesia beserta seluruh organisasi bisnis yang dibawah naungannya, mengusulkan dilakukannya revisi Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor. Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia Suryadi Sasmita mengatakan, kebijakan DHE yang sudah berjalan sekitar setahun, perlu di evaluasi lantaran tidak efektif dalam implementasinya, meski bertujuan memperkuat cadangan devisa serta fungsi stabilitas nilai tukar. Kadin menjelaskan, saat ini berbagai perusahaan yang terdampak oleh kewajiban dalam PP 36 tersebut menghadapi sejumlah tantangan dalam mengatur operasional usaha dan kesehatan arus kas perusahaan. Mengingat, Selain kewajiban DHE, perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak, royalti, serta beban usaha lainnya. ( ben )