Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya penyelundupan di industri tekstil yang mengancam ratusan pekerja. Penyelundupan itu menjadi salah satu sumber kebocoran keuangan negara sehingga harus dihentikan. Untuk itu, Prabowo ingin mencari masukan dari para ahli hukum untuk menerapkan sanksi tegas bagi pihak yang merugikan negara. Ia mencontohkan, jika ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian triliunan terhadap negara, maka hakim tidak boleh menjatuhkan vonis terlalu ringan. Presiden Prabowo juga menyinggung soal budaya mark-up anggaran daerah untuk berbagai proyek. Menurut Presiden, budaya mark-up anggaran harus dihilangkan. Prabowo lantas menyinggung kaitan antara kebocoran anggaran negara dengan nilai Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia yang terlalu tinggi disebabkan banyaknya kebocoran, mulai dari pertambangan ilegal, illegal logging, judi online, hingga markup anggaran. ( tbu )