Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menyarankan masyarakat mengajukan uji materi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ke Mahkamah Konstitusi jika tak sepakat dengan penerapan PPN 12 persen. Rizapun menyinggung sikap PDI-P yang turut menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut, meski sebelumnya ikut mendukung pengesahan UU HPP di DPR RI. Dia meminta para kader Partai Banteng untuk ikut menyampaikan argumentasi dalam sidang judicial review di MK terhadap aturan dalam beleid tersebut. Meski begitu, Riza berharap agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan perintah UU HPP. Hal itu dianggap perlu demi menjaga kebijakan fiskal nasional, dan memastikan keberlangsungan berbagai jenis subsidi yang disiapkan untuk rakyat. (kompas-tbu)