Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan baru terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2. Berdasarkan aturan terbaru, pembebasan pajak hunian di Jakarta yang nilainya dibawah 2 miliar rupiah kini hanya berlaku untuk satu rumah. Sehingga, per tahun ini, warga Jakarta yang memiliki lebih dari satu hunian yang nilainya dibawah 2 miliar rupiah bakal dikenai PBB. PBB itu akan dikenakan untuk rumah kedua dan seterusnya. Kebijakan baru itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024. ( tbu )