Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi kemarin menolak permohonan uji formil Undang-undang 17/2023 tentang Kesehatan. Permohonan uji formil dalam perkara 130/2023 itu diajukan oleh berbagai organisasi profesi kesehatan, salah satunya yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Dalam salah satu pertimbangannya, MK berpendapat struktur dan sistematika UU Kesehatan telah sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang yang baik dengan metode omnibus, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan terkait. Namun terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 4 orang Hakim Konstitusi terkait putusan ini. Mereka adalah Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur. (bisnis-tbu)

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *