Rumah ‘Kos-kosan’ bakal terbebas dari pengenaan pajak hotel oleh pemerintah daerah. Hal ini seiring diberlakukannya Undang-Undang nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU HKPD. Sebelumnya, kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 masuk ke dalam kategori hotel sehingga dikenakan pajak hotel hingga 10 persen. UU HKPD berlaku dua tahun sejak diundangkan atau tepatnya pada 5 Januari 2024. Perubahan kos-kosan bukan lagi menjadi objek pajak daerah akan memberi sentimen negatif terhadap penerimaan pajak daerah lantaran pemda kehilangan penerimaan pajaknya. Atas kondisi ini, pemda kemungkinan akan mengoptimalkan penerimaannya dari sektor-sektor lain demi menutup kehilangan penerimaan dari sewa kos-kosan ini seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak restoran dan kafe. ( tbu )