Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut negosiasi perpanjangan kontrak Freeport Indonesia hampir masuk tahap finalisasi. Izin usaha Freeport sendiri habis pada 2041. Bahlil menyebut kesepakatan tersebut juga menyangkut penambahan 10 persen saham Pemerintah Indonesia di Freeport, dan pembangunan smelter di Papua. Adapun saat ini kepemilikan saham pemerintah di Freeport mencapai 51 persen. Menurutnya, Smelternya hampir selesai, dibangun di Papua. Jadi nanti selain dari smelter Freeport di Gresik Jawa Timur. Smelter di Papua disebut bisa meningkatkan kapasitas produksi. Ia meminta Freeport menerima syarat tersebut jika ingin diperpanjang kontraknya. ( tbu )