Beberapa bulan terakhir buruh bersikeras meminta kenaikan upah minimum 2023 sebanyak 13 persen kepada pemerintah sejalan kenaikan harga BBM serta inflasi. Menanggapinya, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta widjaya Kamdani menegaskan pihaknya akan menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Menurutnya, aturan yang memuat formula upah minimum tersebut telah disepakati bersama. Menurutnya, masing-masing perusahaan memiliki hubungan bilateral dengan buruhnya. Tapi rujukan di PP 36 harus diikuti dan pihaknya juga harap pemerintah bisa konsisten. Dirinya juga tidak menampik kemungkinan para pengusaha akan melakukan efisiensi di tengah kondisi global yang tidak stabil, dengan harga-harga komoditas yang meningkat. ( tbu )



