Sidang pleno terkait penetapan upah minimum tahun 2023 digelar. Sidang tersebut dihadiiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Dewan Pengupahan Nasional, pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja/buruh. Hasil dari pertemuan itu, Kemenaker tegas memastikan penetapan upah minimum tahun depan masih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kemenaker juga tidak menutup ruang dialog terhadap para serikat pekerja/serikat buruh yang memprotes aturan PP 36. Namun, harus berdasarkan kajian. Namun Kemnaker tetap tidak ingin mengubah atau merevisi formula perhitungan upah minimum yang telah diatur PP 36/2022. ( tbu )



