RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi segera diparipurnakan. Pada draft RUU PDP, menyebutkan akan ada sangsi tegas bagi pengendali data pribadi berupa denda administratif 2 persen dari pendapatan tahunan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai aturan ini berpotensi menimbulkan banyak sengketa dan perselisihan terkait pelanggaran keamanan bila tidak diperjelas dalam aturan teknis. Dikhawatirkan jika tidak ada aturan teknis, ketika ada kebocoran mudah saja lembaga yang ditugaskan menuduh perusahaan. Selain itu saat ini data pribadi tidak hanya tersimpan pada satu server digital milik perusahaan, namun juga ada ditempat lain salah satunya di pemerintahan. Sehingga jika ada kebocoran tanggung jawab bukan hanya di korporasi tapi juga di pemerintahan. ( tbu )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *