Tinggal selangkah lagi RUU Pelindungan Data Pribadi disahkan. Dalam rapat dengan Komisi satu DPR RI, aturan tersebut akan dibawa ke tingkat paripurna. Dalam aturan tersebut juga akan ada lembaga pengawas yang akan diatur oleh Presiden. Sementara itu untuk sanksi, 2 persen dikali pendapatan kotor entitas tersebut dalam satu tahun. RUU ini diharapkan menjadi solusi terkait makin banyaknya kebocoran data akhir-akhir ini dengan volume yang juga semakin besar dan sangat merugikan subyek data pribadi. Dengan UU PDP, juga akan terlihat dimana dan pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data. ( tbu )



