Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH, milik PT Riau Andalan Pulp and Paper atau PT RAPP, di Provinsi Riau Sumatera. Keputusan ini diambil setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di wilayah konsesi perusahaan yang luasnya mencapai 338,53 ribu hektare. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tertanggal 19 November 2026. Sejumlah temuan yang menjadi dasar pencabutan antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit, aktivitas tambang tanpa izin, hingga kerusakan kawasan hutan lindung. Atas pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, pemerintah menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.



