Pemerintah mulai memberlakukan sejumlah kebijakan perpajakan yang sebelumnya sempat ditunda. Kebijakan itu mencakup pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pedagang online melalui marketplace hingga Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri. Disisi lain, pemerintah turut merencanakan pemberlakuan cukai minuman berpemanis dalam kemasan MBDK yang diproyeksikan mulai diterapkan pada semester dua 2027. Rangkaian kebijakan itu mencakup sejumlah sektor ekonomi, mulai dari transaksi perdagangan elektronik, konsumsi masyarakat, hingga pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menopang penerimaan perpajakan hingga akhir 2026. Pasalnya pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 514 triliun rupiah hingga akhir tahun. ( tbu )




