Status hukum mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali menjadi perdebatan. Rencana pemindahannya dari penjara ke tahanan rumah belum dapat dipastikan. Hal itu terjadi lantaran pemerintah Malaysia menemukan perbedaan penafsiran antara keputusan Dewan Pengampunan dan perintah pengadilan mengenai pembebasannya. Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, istilah discharge dalam perintah pengadilan berpotensi memiliki makna pembebasan penuh. Disisi lain, keputusan Dewan Pengampunan menyebut Najib dapat menjalani sisa hukumannya melalui tahanan rumah. Perbedaan itu menjadi persoalan lantaran tahanan rumah dan pembebasan penuh memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. ( tbu )