Komisi tiga DPR dan perwakilan pemerintah mulai membahas RUU Perampasan Aset. RUU ditargetkan bisa disahkan pada November 2026, lebih cepat dari jadwal semula pada 15 Desember 2026. Komisi tiga DPR bersama Badan Keahlian DPR telah menggelar setidaknya 81 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, untuk menyerap aspirasi masyarakat.( tbu )