Beberapa pengusaha pemilik dapur MBG di Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan perwakilan daerah Ciamis Banjar memprotes skema perubahan pembayaran lewat SK baru BGN. Perubahan Surat Keputusan itu yang mulanya insentif harian 6 juta rupiah per hari menjadi 2000 rupiah per penerima MBG dinilai merugikan pengusaha MBG. Mereka langsung melayangkan surat keberatan ke DPR RI karena yang biasanya kendaraan operasional dibayar pemerintah, dengan SK baru ini wajib dibayar para pengusaha MBG. Pengusaha dapur MBG ini menyoroti bagaimana kebijakan baru ini secara tidak langsung berpotensi melahirkan gelombang pengangguran baru di tingkat lokal. ( tbu )