Perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuasaan di pemerintahan. Analis Politik Keamanan LAB45 Winda Safitri menilai, setidaknya ada tiga poros yang berpotensi terdampak, yakni lingkaran dalam Presiden Prabowo, hubungan Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Jokowi, serta faksi di internal Polri. Winda memperkirakan, presiden memiliki ruang untuk mengendalikan eskalasi perkara melalui penguatan kendali eksekutif terhadap aparat, melalui penataan atau pembersihan di internal kepolisian. Namun terdapat faktor yang berpotensi jadi variabel wildcard yakni materi hasil penyadapan. Winda menilai, materi itu dapat berkembang menjadi senjata politik baru yang memengaruhi stabilitas di tingkat elite. ( tbu )