Parlemen mengebut pembahasan RUU Perampasan Aset. Komisi tiga DPR RI menargetkan pengesahan beleid ini paling lambat pada 15 Desember 2026. Komisi tiga DPR RI memastikan draf dan isi RUU masih bersifat dinamis, terus dimatangkan, serta terbuka terhadap penambahan atau pengurangan pasal.( tbu )