Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti perubahan skema transfer ke daerah yang dinilai mengancam keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Hal itu disampaikan Saldi dalam sidang uji materi undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di MK. Menurut Saldi, dampak yang paling banyak dikeluhkan daerah adalah ancaman terhadap pembiayaan PPPK yang selama ini mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai, perubahan kebijakan fiskal juga berpotensi mengganggu program yang telah disusun pemerintah daerah berdasarkan asumsi besaran anggaran pada tahun sebelumnya. ( tbu )