Pemerintah pusat tengah menyiapkan formula baru hak keuangan kepala dan wakil kepala daerah guna menekan potensi penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi. Namun, kenaikan gaji semata dinilai bukanlah solusi yang efektif untuk mengatasi maraknya praktik korupsi kepala daerah sepanjang akar persoalan utamanya, yakni politik biaya tinggi, tidak dibenahi.( tbu )