Pemerintah Australia melalui regulator keamanan internet mulai menempuh jalur hukum terhadap platform perpesanan Telegram atas dugaan kegagalan menangani konten yang mendukung aksi terorisme. eSafety Commissioner Australia telah mengajukan proses hukum setelah Telegram diduga tidak menghapus video eksekusi teroris dan aksi penembakan massal di platformnya. Kasus itu berkaitan dengan materi yang terkait dengan sejumlah aksi kekerasan ekstremis paling terkenal dalam sejarah modern, termasuk konten yang berhubungan dengan serangan teror di Christchurch, Selandia Baru, dan Buffalo, Amerika Serikat. Berdasarkan aturan Australia, pelanggaran terhadap kode etik dan standar keselamatan daring dapat berujung pada sanksi perdata hingga 54,6 juta dolar australia. Telegram membantah tuduhan itu dan akan melawan di pengadilan. ( tbu )