Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen untuk memperbaiki lembaga pemerintah agar tidak lagi menimbulkan kerugian negara. Salah satunya Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Prabowo bahkan mengenang cara terdahulu, saat era Presiden Soeharto. Pada 1983, ketika menjabat sebagai Menko Ekonomi, Ali Wardana mengusulkan ke Presiden Soeharto untuk menutup Bea dan Cukai. Isu yang kini disorot Prabowo adalah under invoicing yang merupakan modus pelanggaran dengan memberitahukan harga di bawah nilai transaksi. Praktik ini menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara, karena murahnya harga barang disebabkan importir tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan semestinya. ( MIS )