Ditengah tekanan terhadap penerimaan negara pada awal 2026, muncul wacana menunda atau membatasi pembayaran restitusi pajak guna menjaga likuiditas APBN. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta menilai, wacana pembatasan atau penundaan itu berpotensi merusak kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Menurutnya, dalam sistem perpajakan modern, kepercayaan bukan sekadar nilai etis, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan tingkat kepatuhan. Untuk itu, kebijakan yang menyentuh hak fundamental wajib pajak, seperti restitusi, tidak dapat dipandang semata sebagai instrumen teknis fiskal untuk menjaga kas negara. Ketika restitusi ditahan, yang terganggu bukan sekadar arus kas, tetapi keseluruhan rantai operasional. Perusahaan dapat mengalami tekanan likuiditas, menunda produksi, bahkan mengurangi tenaga kerja. (kontan-tbu)