Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga berwenang dalam mengaudit dan menetapkan kerugian keuangan Negara, menuai dukungan politik. Meski demikian, putusan MK itu  juga memunculkan kekhawatiran terkait efektivitas penegakan hukumnya. Komisi tiga DPR menegaskan, selama ini terbuka peluang perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah apabila tidak merujuk pada hasil audit BPK. Dengan demikian, putusan MK memperkuat kepastian hukum yang selama ini kerap diabaikan dalam praktiknya. Menurut Komisi tiga DPR, banyaknya lembaga yang terlibat dalam penghitungan kerugian negara membuka ruang perbedaan tafsir hingga sengketa hukum. Dengan demikian, melalui putusan MK, potensi tumpang tindih tersebut dapat diakhiri. ( ben )