Pemerintah Jepang memutuskan untuk memperketat pengawasan investasi asing di negara itu dengan membentuk panel lintas kementerian, yang mirip dengan yang ada di Amerika Serikat, guna mencegah kebocoran teknologi dan intelijen penting. Hal itu akan dilakukan melalui revisi undang-undang pertukaran mata uang asing dan perdagangan. Dengan revisi itu, pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya memastikan bahwa mereka dapat mengidentifikasi investasi asing yang dianggap berisiko dalam hal keamanan ekonomi nasional. Pembentukan panel tersebut juga termasuk dalam perjanjian koalisi pemerintahan yang ditandatangani oleh LDP dengan Partai Inovasi Jepang pada Oktober. Takaichi menekankan entitas baru tersebut akan meningkatkan efektivitas penyaringan investasi langsung yang masuk. ( tbu )