OJK mengizinkan perusahaan sektor keuangan asing untuk memberikan informasi mengenai data ekonomi, keuangan, dan/atau perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri. Hal itu tercantum didalam POJK Nomor 41 Tahun 2025. Kemudian dapat mengawasi proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, serta melakukan promosi. Selain itu, mendorong peningkatan penyertaan modal atau pembiayaan dari luar negeri di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah. Namun OJK menegaskan kantor perwakilan lembaga keuangan asing tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pembiayaan secara langsung di Indonesia guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan menciptakan persaingan yang sehat dengan pelaku industri domestik. ( tbu )