Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Kementerian PUPR atas gugatan sengketa permohonan informasi yang diajukan Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim terkait sejumlah proyek di IKN. Putusan itu membuat PUPR harus membuka informasi terkait beberapa dokumen proyek di IKN yang sebelumnya tertutup untuk publik. Kelima dokumen yang harus dibuka untuk publik oleh PUPR buntut putusan itu meliputi Amdal untuk pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, Amdal pembangunan Intake Sepaku dan jaringan pipa transmisi, dokumen pernyataan administratif identitas pembangunan bendungan, permohonan izin bangunan sumber daya air, dan dokumen persetujuan prinsip pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi. ( tbu )