Peluang pengaturan anggaran lembaga peradilan secara khusus melalui otonomi terbatas mengemuka dalam sidang pengujian materi sejumlah norma dalam UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Perbendaharaan Negara di Gedung MK, Jakarta. Meski kemandirian anggaran absolut dinilai berisiko, sejumlah ahli melihat adanya jalan tengah. ( tbu )