Status pekerja alih daya alias outsourcing kembali mendapat perhatian. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN mendesak pemerintah menghapus sistem kerja alih daya dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun jika penghapusan total dianggap sulit, pemerintah didesak melakukan pengetatan aturan yang sangat rasional.( tbu )