Asosiasi Pengusaha Indonesia menaruh perhatian serius terhadap penataan ulang aturan outsourcing dalam pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Dunia usaha berharap regulasi baru ini mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengganggu keberlanjutan usaha yang patuh aturan. Proses revisi ini tidak terlepas dari Putusan MK. Alih daya atau outsourcing sendiri merupakan praktik yang diakui dan digunakan secara global sebagai bagian dari ekosistem ketenagakerjaan modern untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan spesialisasi layanan. Persoalan utama selama ini bukan terletak pada sistem alih dayanya, melainkan pada praktik di lapangan yang kerap tidak sesuai aturan. Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah penataan regulasi dan pengawasan yang konsisten agar hanya pelaku usaha patuh yang dapat beroperasi. ( tbu )