Ketua Komisi Tiga DPR Habiburokhman mengungkap, pemerintah tengah membuat peraturan presiden terkait kenaikan gaji hakim ad hoc. Perpres itu merupakan payung hukum yang memastikan kenaikan gaji hakim ad hoc di Indonesia. Meski gaji hakim ad hoc dipastikan naik, ia sebenarnya mengingingkan agar hal tersebut diatur lewat payung hukum yang lebih besar. Khususnya dalam RUU Jabatan Hakim yang akan mulai dibahas oleh Komisi tiga. Kenaikan gaji hakim ad hoc adalah jawaban atas keluhan yang sebelumnya disampaikan para Hakim Ad Hoc kepada Komisi tiga. Sebelumnya pemerintah baru mengatur kenaikan gaji hakim Karir, bukan untuk hakim Ad Hoc. Pembahasan mengenai Perpres kenaikan gaji Hakim Ad Hoc diklaim Mensesneg Prasetyo Hadi sudah selesai. Namun Prasetyo belum mengungkap waktu terbitnya perpres itu. ( tbu )




