Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto guna mengidentifikasi pengguna dan melaporkan transaksi kripto kepada Direktorat Jenderal Pajak mulai 2027. Aturan ini ditekankan dalam Peraturan Menteri Keuangan 108 Tahun 2025. Aturan ini dibuat lantaran Indonesia telah meneken persetujuan multilateral untuk mengadopsi Crypto Asset Reporting Framework pada November 2024. CARF adalah standar transparansi pajak global yang dikembangkan oleh OECD dan G20 untuk mengatasi risiko penghindaran pajak dari aset kripto. Di dalam PMK ini diatur bahwa Penyedia Jasa Aset Kripto termasuk exchanger, yang memenuhi kriteria keterkaitan hukum wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi aset kripto relevan. Aset kripto relevan adalah semua jenis aset kripto kecuali mata uang digital bank sentral, produk uang elektronik tertentu, dan aset kripto lainnya yang berdasarkan pertimbangan tidak dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. ( tbu )




