Badan Keahlian DPR bahas RUU Perampasan Aset

Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan hasil perampasan aset bisa digunakan untuk pembayaran ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi. Hal itu tertulis dalam RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana. Namun, hal ini dapat dilakukan bila putusan majelis hakim menyatakan aset dikembalikan ke korban atau pihak yang berhak. Maka pelaksanaan putusan dilakukan dengan menyerahkan aset kepada lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi. Dalam hal ini, RUU ini mengenal dua konsep utama. Pertama, perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Kedua, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Namun perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, salah satunya melarikan diri. ( tbu )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *