Komisi tiga DPR RI mulai membahas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dalam rapat penyusunan pada Kamis 15 Januari 2026 hari ini. Wakil Ketua Komisi tiga DPR RI mengatakan, pembentukan RUU Perampasan Aset jadi salah satu upaya untuk memaksimalkan pemberantasan berbagai tindak pidana, khususnya yang bermotif keuntungan finansial. Penegakan hukum diklaim tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku melalui hukuman penjara, tetapi juga harus berfokus pada pemulihan kerugian negara. Dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset, Komisi tiga DPR RI ingin memaksimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu, DPR juga akan mulai menyusun RUU tentang hukum acara perdata. ( tbu )




