Wacana Pilkada dipilih DPRD terus mengemuka

Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD masih terus mengemuka. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Yusril, hal tersebut merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 yang hanya mensyaratkan kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan pemilihan langsung oleh rakyat. Yusril menilai, pilkada tidak langsung melalui DPRD justru lebih selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, di sisi lain, DPR RI menegaskan pembahasan perubahan sistem pilkada belum menjadi prioritas pada awal masa sidang tahun 2026. ( tbu )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *