Direktorat Jenderal Pajak memperjelas dan memperkuat penentuan status pajak bagi WNI yang tinggal atau bekerja diluar negeri. DJP menegaskan, WNI yang berada diluar negeri lebih dari 183 hari tidak otomatis berstatus subjek pajak luar negeri atau SPLN. Penentuan status kini dilakukan melalui mekanisme pengujian berjenjang yang menilai keterikatan faktual WNI itu. Tahap pertama DJP akan menilai apakah WNI masih memiliki rumah di Indonesia yang dikuasai dan tersedia untuk digunakan setiap saat. Jika WNI hanya memiliki tempat tinggal permanen diluar negeri, status SPLN dapat ditetapkan. Namun, jika ada di dua negara, pengujian berlanjut ke tahap kedua yaitu pusat kepentingan vital. Pada tahap ini, pajak menilai dimana hubungan pribadi dan ekonomi WNI lebih kuat, termasuk keberadaan keluarga inti, sumber penghasilan, aset, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Apabila pusat kepentingan vital tidak dapat ditentukan secara jelas, maka digunakan tahap ketiga, yakni kebiasaan menetap. Dalam tahap ini, DJP akan melihat frekuensi dan durasi kehadiran WNI itu di masing-masing negara dalam periode tertentu secara historis. ( tbu )




