Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mengkhawatirkan keputusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mengubah formulasi upah akan turut berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor padat karya. Pemerintah menetapkan indeks alfa dalam perhitungan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2026 di rentang 0,5 hingga 0,9, atau jauh melampaui kemampuan finansial industri, sehingga berpotensi memicu PHK massal. Komite Ketenagakerjaan Apindo menjelaskan, ekspektasi kenaikan upah yang dianggap wajar oleh pengusaha padat karya hanya di level 3%. Namun, dengan menggunakan formula baru yang mencakup inflasi sekitar 2,61%, ditambah pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, dikali indeks alfa minimal 0,5, maka kenaikan upah minimum atau UMP 2026 pasti di atas 5%. ( ben )




