Komisi Reformasi Polri : Perpol 10 Thn 2025 dapat diuji materi ke Mahkamah Agung

Komisi Percepatan Reformasi Polri menyebutkan, Peraturan Polri atau Perpol 10 Tahun 2025 dapat diuji materi ke Mahkamah Agung manakala ada permohonan dari masyarakat yang menilai peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Disebutkan, permohonan ke Mahkamah Agung merupakan satu dari tiga cara untuk membatalkan Perpol10 Tahun 2025, yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terkait posisi anggota polisi aktif, untuk menduduki jabatan diluar struktur kepolisian. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih untuk meneken Peraturan Polri 10 Tahun 2025 yang mengatur anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian, khususnya di 17 kementerian atau lembaga. ( ben )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *