APNI, dan FINI, layangkan surat keberatan pengesahan denda administrasi usaha tambang

Pengusaha tambang nikel yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, APNI, dan Forum Industri Nikel Indonesia, FINI, melayangkan surat keberatan atas pengesahan denda administrasi dalam kegiatan usaha tambang.  Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 391 tahun 2025.  Beleid itu mengatur tentang tarif denda administratif pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan untuk komoditas nikel, bauksit, timah dan batubara. Aturan ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diawal Desember 2025. Dalam beleid tersebut, ketentuan denda untuk komoditas nikel paling besar dibanding komoditas mineral lainnya, yang sebesar 6,5 miliar rupiah per hektar per tahun. Sementara, bauksit 1,76 miliar per hektar, timah  1,25 miliar per hektar, dan komoditas batubara sebesar 354 juta rupiah per hektar. ( ben )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *