Kalangan pengusaha dan serikat pekerja masih menantikan payung hukum untuk menghitung kenaikan UMP pada 2026. Hingga kini pemerintah masih belum merilis aturan upah minimum provinsi untuk tahun depan. Apindo DKI Jakarta menyatakan hingga kini dunia usaha belum mendapatkan info terkini terkait peraturan pemerintah mengenai UMP 2026 tersebut. ( tbu )