Ketua Komisi sebelas DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, kenaikan batas minimal saham publik atau free float, perlu dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas pasar dan ketersediaan likuiditas. Sebelumnya, DPR meminta otoritas bursa mengerek free float sebesar 30 hingga 40 persen secara bertahap dari 10 sampai 15 persen, agar selaras dengan bursa saham global. Menurutnya, apabila kenaikan porsi saham publik dilakukan terlalu besar dalam satu tahap, terdapat risiko harga saham menjadi terlalu murah dan likuiditas tidak terserap optimal. Ia mencontohkan potensi lonjakan kebutuhan dana ketika batas free float dinaikkan sekaligus. misalnya dari saat ini 7,5 ke 10 persen, Volumenya sekitar 50 triliun. Menyediakan likuiditas sebesar itu dalam waktu singkat tidaklah mudah. Menurutnya, penyesuaian bertahap juga diperlukan untuk mengurangi potensi praktik cornering, yaitu kondisi ketika harga saham dapat dikendalikan oleh segelintir pihak. ( ben )