Kalangan dunia usaha mempertanyakan iklim investasi di proyek IKN yang kembali berubah. Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 185/2024 membatalkan skema hak atas tanah HAT yang berlaku lebih dari 100 tahun di kawasan IKN. Adapun pengelolaan tanah di IKN berdasarkan UU IKN memang bisa lebih dari seratus tahun. ( tbu )



